PMRsmansata's Blog
Just another WordPress.com weblog

HPI

1. Sejarah, pengertian, dan aturan dasar hukum humaniter internasional

SEJARAH HPI

Pada tanggal 24 Juni 1859 di Solferino terjadi pertempuran dahsyat antara prajurit Prancis dan Austria yang melibatkan 320.000 prajurit dan mengakibatkan sekitar 36.000 orang tewas dan terluka dalam medan pertempuran. Hendry Dunant yang berkebangsaan Swiss menyaksikan pemandangan yang mengerikan akibat pertempuran tersebut, kemudian dia mengumpulkan orang-orang dari desa-desa sekitar untuk merawat prajurit-prajurit yang terluka, tanpa melihat dari mana dia berasal.
Setelah perang selesai, Hendry Dunant kembali ke Jenewa, Swiss dan menulis pengalamannya di Solferino dalam sebuah buku yang berjudul “Kenangan dari Solferino (A Memory of Solferino)”. Tujuan Hendry Dunant menuliskan buku ini adalah untuk menarik perhatian dunia tentang kejamnya peperangan.
Pada tanggal 17 Februari 1863 Komite Internasional untuk pertolongan bagi yang terluka, kemudian menjadi Komite Internasional Palang Merah (ICRC-Commite International of The Red Cross) didirikan dan membuat konferensi internasional di Jenewa pada bulan Oktober 1863. Sebagai bahan diskusi, sebuah rancangan konvensi disiapkan oleh Komite Internasional. Rencangan tersebut dinamakan “Konvensi Jenewa” untuk perbaikan kondisi tentara yang terluka di medan perang. Hal ini merupakan cikal bakal lahirnya hukum perikemanusiaan internasional.
Konvensi pada waktu itu mengikat 12 negara dan berisi sejumlah ketentuan tentang pemberian bantuan kepada anggota angkatan bersenjata yang terluka atau sakit tanpa membeda-bedakan mereka berdasarkan kebangsaan. Konvensi Jenewa 1864 terus-menerus dikembangakan hingga menjadi 4 konvensi yang diadopsi pada tanggal 12 Agustus 1949. Keempat konvensi ini dinamai konvensi-konvensi jenewa 1949 atau dikenal pula sebagai konvensi palang merah atau konvensi korban perang (convention for the protection of victims of war).
Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah bagian dari hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara. Hukum internasional dapat ditemui dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati antara negara-negara sering disebut traktat atau konvensi dan secara prinsip dan praktis negara menerimanya sebagai kewajiban hukum.

Dalam sejarahnya hukum perikemanusiaan internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum tersebut dimulai pada abad ke-19. Sejak itu, negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, berdasarkan pengalaman pahit atas peperangan modern. Hukum itu mewakili suatu keseimbangan antara tuntutan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Seiring dengan berkembangannya komunitas internasional sejumlah negara di seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum perikemanusiaan internasional.
Dewasa ini hukum perikemanusiaan internasional diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar universal.

PENGERTIAN HPI

• Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian bersenjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan metode peperangan. Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah istilah yang digunakan oleh Palang Merah Indonesia untuk Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law). Istilah lain dari Hukum Humaniter Internasional ini adalah “Hukum Perang” (Law of War) dan “Hukum Konflik Bersenjata” (Law of Armed Conflict).

• Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah cabang dari Hukum Internasional yang berisi ketentuan mengenai perlindungan bagi korban perang dan mengenai pembatasan atas alat (sarana) dan metode (cara) bertempur dalam sengketa bersenjata internasional atau pun internasional.

• HPI adalah ketentuan internasional yang mengatur segala permasalahan kemanusiaan pada waktu pertikaian bersenjata internasional maupun non-internasional. Ketentuan hukum tersebut mengatur hak-hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dalam pertikaian (dalam penggunaan senjata dan metode perang tertentu, perlindungan kepada korban maupun harta benda yang terkena akibat pertikaian bersenjata.

ATURAN DASAR HPI

Sebagian besar dari hukum perikemanusiaan internasional ditemukan dalam empat Konvensi Jenewa tahun 1949, konvensi-konvensi Jenewa 1949 terdiri atas:

a) Konvensi Jenewa I : tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang terluka dan sakit di medan pertempuran darat.
“Tentara yang luka/sakit harus dikumpulkan dan dirawat tanpa diskriminasi. Personil medis yang bertugas di medan perang adalah netral. Lambang palang merah di atas dasar putih adalah tanda pelindung”.

b) Konvensi Jenewa II : tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang terluka, sakit dan korban kapal karam.
“Anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban kapal karam harus dikumpulkan dan dirawat tanpa adanya diskriminasi/perbedaan apapun”.

c) Konvensi Jenewa III : tentang perlakuan terhadap tawanan perang.
“Tawanan perang bukanlah seorang kriminal. Selama ditawan, tawanan perang harur diperlakukan secara manusiawi. Tawanan perang harus dibebaskan setelah permusuhan selesai”.

d) Konvensi Jenewa IV : tentang perlindungan orang-orang sipil di waktu perang.
“Orang sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan harus dilindungi. Menyerang orang sipil dan harta benda sipil dilarang. Serangan yang dilakukan secara membabi-buta adalah dilarang”.
Hampir setiap negara di dunia telah sepakat untuk mengikatkan diri pada Konvensi itu.
Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 telah dikembangkan dan dilengkapi dengan dua perjanjian lanjutan yaitu Protokol-protokol Tambahan tahun 1977, protokol-protokol tambahan 1977 terdiri atas:

a) Protokol Tambahan I : perlindungan korban sengketa bersenjata internasional. Dengan demikian, perlindungan terhadap pendudk sipil meliputi juga rumah sakit sipil, pengangkutan medis sipil dan petugas kesehatan sipil, serta organisasi pertahanan sipil. Disamping itu, kalangan orang yang dapat memperoleh status tawanan perang diperluas.

b) Protokol Tambahan II : perlindungan korban sengketa bersenjata non-internasional. Dengan demikian, peraturan yang menjamin hak asasi bagi semua orang yang tidak turut sertadalam pertikaian, perlindungan kepada masyarakat sipil dan penggunaan lambang pelindung bagi korban yang cedera, sakit serta petugas medis yang merawatnya juga harus diterapkan dalam pertikaian bersenjata intern.

Ada juga beberapa perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata-senjata tertentu dan taktik militer, sebagai berikut:

1) Konvensi Den Haag 1907; tentang penggunaan alat dan cara bertempur,
2) Konvensi Den Haag 1954; tentang perlindungan terhadap benda budaya pada masa sengketa bersenjata,
3) Konvensi Senjata Biologi tahun 1972,
4) Konvensi Senjata Konvensional tahun 1980,
5) Konvensi Senjata Kimia 1993; tentang pelarangan senjata kimia,
6) Konvensi Ottawa 1997; tentang pelarangan ranjau darat antipersonel, Statuta Roma 1998; tentang pembentukan mahkamah pidana internasional.

Banyak aturan hukum perikemanusiaan internasional yang sekarang diterima sebagai hukum kebiasaan internasional yang berarti telah menjadi aturan umum yang diterapkan di semua negara.
Ada dua bahasan yang menjadi cakupan hukum perikemanusiaan internasional, yaitu:

a. Perlindungan atas mereka yang tidak dan tidak lagi mengambil bagian dan suatu pertikaian.

b. Batasan-batasan atas sarana peperangan, khususnya persenjataan dan metode atau cara-cara peperangan seperti taktik-taktik militer.

2. Memastikan adanya keadilan: hukum dalam praktek
Hukum perikemanusiaan internasional melindungi mereka yang tidak ambil bagian atau tidak terlibat dalam pertikaian yaitu seperti warga sipil serta petugas medis dan rohani. Hukum perikemanusiaan juga melindungi mereka yang tidak lagi ambil bagian dalam pertikaian seperti mereka yang telah terluka atau korban kapal karam, mereka yang sakit atau yang telah dijadikan tawanan.

Orang yang dilindungi tidak boleh diserang. Mereka harus bebas dari penyiksaan fisik dan perlakuan yang merendahkan martabat. Korban yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Aturan-aturan yang terinci, termasuk penyediaan makanan serta tempat berteduh yang layak dan jaminan hukum, berlaku bagi mereka yang telah dijadikan tawanan atau mengalami penahanan.

Tempat-tempat dan objek-objek tertentu seperti rumah sakit dan ambulans, juga dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran penyerangan. HPI menetapkan sejumlah lambang-lambang yang dapat dikenali dengan jelas dan sinyal-sinyal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang dan tempat-tempat yang dilindungi. Lambang-lambang ini termasuk palang merah dan bulan sabit merah.

Hukum perikemanusiaan internasional melarang segala sarana dan cara-cara peperangan yang:

• gagal membedakan antara mereka yang terlibat dalam pertikaian dan mereka seperti warga sipil, yang tidak terlibat dalam pertikaian;

• menyebabkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak semestinya;

• menyebabkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan atau sangat parah.

Hukum perikemanusiaan internasional juga telah melarang penggunaan berbagai jenis persenjataan tertentu termasuk peluru ledak, senjata kimia dan biologi serta senjata “laser-blinding weapon.”

Sejumlah tindakan telah diambil untuk mempromosikan penghormatan terhadap hukum perikemanusiaan internasional. Negara-negara berkewajiban untuk memberikan pendidikan tentang hukum perikemanusiaan internasional kepada angkatan bersenjata dan masyarakat umum negaranya. Mereka harus mencegah dan jika perlu menghukum semua pelanggaran hukum perikemanusiaan internasional. Utamanya mereka harus memberlakukan hukum untuk menghukum pelanggaran-pelanggaran paling serius Konvensi-Konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahan yang dianggap sebagai kejahatan perang. Beberapa tindakan juga telah dilakukan pada level internasional. Pengadilan-pengadilan ad hoc telah dibentuk untuk menghukum tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dua pertikaian yang terjadi beberapa waktu lalu yaitu di bekas Yugoslavia dan Rwanda. Dewasa ini pengadilan permanen internasional yang akan dapat menghukum kejahatan perang sudah disepakati untuk didirikan. Dasar hukumnya adalah Statuta Roma 1998 tentang pendirian Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court). Pengadilan yang akan berkedudukan di Den Haag Belanda itu terbentuk bila Statuta tersebut sudah diratifikasi 60 negara, sementara saat ini baru 4 negara yang meratifikasinya.

3. Merespon konsekuensi-konsekuensi dari konflik bersenjata
Peran palang merah internasional untuk menjamin hukum humaniter internasional didasarkan pada banyaknya perang yang terjadi semenjak diadopsinya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, dan dalam kurun waktu yang sama juga terjadi banyak sekali pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional sehingga timbul penderitaan dan korban tewas. Oleh karena itu, palang merah internasional mulai mengadakan berbagai konferensi untuk mencegah adanya pelanggaran. Hasilnya terlihat pada konferensi international tentang perlindungan korban perang yang diselenggarakan di Jenewa pada bulan Agustus-September 1993 yang membahas secara khusus cara-cara untuk menanggulangi pelanggaran hukum humaniter internasional. Dalam konferensi tersebut negara-negara bersepakat untuk mengefektifkan implementasi hukum humaniter internasional dan pembentukan suatu kelompok pakar antar pemerintah yang bersifat terbuka dengan tugas untuk melakukan studi mengenai cara-cara praktis meningkatkan penghormatan penuh dan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional, serta menyusun laporan yang akan dilaporkan kepada negara-negara dan palang merah internasional.

Pada dasarnya palang merah internasional tidak berperan sebagai organisasi yang menyelidiki ataupun mengajukan tuntutan terhadap setiap pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Namun demikian, palang merah internasional berupaya agar negara-negara yang menyetujui Konvensi Jenewa untuk mengatur dalam hukum nasionalnya mengenai penindakan terhadap para pelanggar hukum humaniter internasional, termasuk mengenai penuntutan dan ekstradisi penjahat perang, sehingga nantinya para pelanggar hukum humaniter internasional tersebut dapat dibawa ke pengadilan nasional negaranya.

Palang merah internasional juga berusaha untuk membawa para pelaku pelanggar hukum humaniter internasional, ke mahkamah internasional, yang mulai berlaku sejak bulan Juli 2002, dimana para pelanggar hukum humaniter internasional dan pelaku kejahatan perang yang lolos dari hukum nasinal negaranya dapat diadili secara internasional. Namun demikian, dalam proses pengadilan internasional ini para staf dan anggota dari palang merah internasional tidak dapat dijadikan saksi karena akan mengancam posisi mereka yang netral.

Cara lain yang ditempuh oleh palang merah imternasional adalah dengan mengadakan pendekatan rahasia kepada pihak yang melanggar hukum humaniter internasional. Pendekatan ini dapat terjadi secara terus menerus apabila dianggap bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara sangat serius atau pelanggaran tersebut dapat terjadi lagi di kemudian hari. Apabila pendekatan yang dilakukan oleh palang merah internasionalini gagal, maka mereka dapat melakukan kecaman terhadap negara tersebut secara terbuka di depan umum, dimana diharapkan publisitas tersebut dapat mempengaruhi kebijakan negara yang melanggar hukum humaniter internasional, serta dapat melindungi kepentingan orang-orang yang terkena atau terancam dari pelanggaran yang terjadi.

Belum Ada Tanggapan to “HPI”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: